Mampukah Indonesia Menjadi Negara Maju?

Infrastruktur menjadi salah satu hambatan utama terhambatnya investasi bisnis.

Pemerintahan baru Indonesia yang akan dibentuk tahun ini akan menghadapi sejumlah tantangan ekonomi. Apa saja hambatannya dan bagaimana proyeksi bisnis ke depan?

Kepala Koresponden Bisnis BBC, Linda Yueh, mencari jawabannya dengan berkunjung ke Jakarta akhir Juni lalu. Dia bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan dan merasakan sendiri hambatan yang dirasakan warga Indonesia.

Berikut petikan wawancara Kepala BBC Indonesia, Karishma Vaswani, dengan Linda seputar infrastruktur, pemilu, dan masa depan Indonesia.

Dari perjalanan Anda ke Indonesia, menurut Anda, apa yang menjadi permasalahan ekonomi paling besar yang dihadapi Indonesia saat ini?

Ini merupakan perjalanan yang luar biasa. Dan salah satu yang paling utama, saya rasakan, adalah tantangan infrastruktur yang sangat masif. Di luar Jakarta terlihat sekali kurangnya investasi jalan dan transportasi publik. Hal ini jelas menambah beban bisnis, menambah pengeluaran, dan kehilangan waktu produktif.

Duduk di kemacetan dan melihat bahwa jaringan 3G saya tidak mendapat sinyal membuat saya sadar ini adalah salah satu dari masalah utama yang dihadapi negara ini.

Sebab untuk beralih dari ekonomi sumber daya alam dan agraria ke masyarakat yang lebih kelas menengah, Anda akan membutuhkan layanan manufaktur yang sangat bergantung pada infrastruktur agar bisnis bisa berkelanjutan sehingga pada akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Ketika Anda berbicara dengan sejumlah pejabat pemerintah, apakah Anda pikir pemerintah menganggap masalah ini penting untuk memaksimalkan potensi Indonesia?

Saya berbicara dengan Menteri Keuangan Chatib Basri dan dia membicarakan masalah infrastuktur dari banyak sisi. Satu adalah pembiayaan, dua alokasi anggaran, dan ketiga adalah pembebasan lahan.

"Orang Indonesia punya sifat yang luar biasa santai menghadapi masalah infrastruktur dan mereka mengatakan: 'Anda akan terbiasa'. Kami terkejut karena tidak ada orang yang teriak-teriak di jalan ketika kami terjebak macet berjam-jam. "- Linda Yueh

Pertama, pemerintah tidak memiliki banyak uang untuk membangun jalan-jalan, jalur kereta, dan semua infrastruktur yang dibutuhkan. Karena itu, mereka membutuhkan kerja sama dan investasi swasta dari dalam dan luar.

Tetapi saya berbicara kepada perwakilan pengusaha di Indonesia dan luar negeri. Mereka merasa kepastian hukum tidak cukup meyakinkan untuk membuat mereka mau berinvestasi jangka panjang. Bagi saya ini adalah halangan yang nyata.

Masalah kedua yang dihadapi adalah alokasi anggaran. Banyak sekali anggaran negara yang dihabiskan untuk subsidi energi ketimbang anggaran infrastruktur. Menteri keuangan mengatakan kalaupun semua subsidi energi dicabut, itu tidak akan cukup untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Di sisi lain, ada masalah yang harus dihadapi ketika pemerintah ingin memotong subsidi energi. Walau sebagian besar manfaat subsidi dirasakan kaum menengah, ada risiko inflasi yang bisa memukul warga miskin. Jadi ini adalah hal yang sulit.

Yang terakhir adalah pembebasan lahan. Selama ini ada aturan ganti rugi jika lahan warga diambil alih untuk pembangunan. Namun sekarang ada aturan baru yang diharapkan bisa mengatasi hal ini.

Sektor manufaktur menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi ke depan.

Apa yang investor inginkan dari pemerintah supaya mereka bisa diyakinkan untuk menanam modal dalam jangka panjang?

Investor ingin kepastian. Tidak ada yang ingin aturan berubah setiap waktu. Karena itu, memiliki kerangka kebijakan yang konsisten adalah hal yang penting.

Persepsi pengusaha tentang Indonesia adalah negara ini merupakan tempat yang paling susah untuk berbisnis di antara negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Contohnya, Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam dan investor tertarik untuk berbisnis di sini. Tetapi, sekarang ada pergeseran perilaku dengan apa yang disebut dengan nasionalisasi sumber daya alam.

Pergeseran pandangan dan perilaku ini lah yang membuat investor ragu untuk menanam modal jangka panjang.

Di sisi lain, dilihat dari sudut pandang pemerintah atau pembangunan ekonomi, negara yang kaya SDA memang tidak boleh hanya melakukan ekstraksi.

Jika ingin menambah nilai dari SDA, mereka harus mengubah investasi dengan membuat industri pengolahan. Thailand melakukan hal yang sama.